“Kita harus akui Perda Ketertiban Sosial saja tidak mampu menjangkau persoalan ini, namun setidaknya kita mampu memfokuskan pada rehabilitasi berupa pembinaan dan pelatihan,” kata Surya.
Di sisi lain, pihak eksekutif berkilah bahwa mereka terbentur oleh aturan yang kedaluwarsa. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Batam, Drs. H. Zul Arif, MH, mengakui aturan ini sudah tidak relevan karena masih bersandar pada UU Otonomi Daerah yang lama, bukan UU Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini. Zul Arif mengklaim pihaknya sudah mencoba mengajukan revisi sejak tiga tahun lalu namun belum membuahkan hasil.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk, ST, didampingi Wakil Ketua Surya Makmur Nasution dan Sekretaris Komisi Hj. Asnawati Atiq ini akhirnya mengeluarkan rekomendasi tegas agar pemerintah daerah tidak kembali “melanjutkan tidurnya”.
Komisi IV DPRD Batam mendesak Dinas Sosial dan Satpol PP segera bergerak cepat membenahi total kawasan Sintai dan menyerahkan draf regulasi baru.
“Kami meminta Dinas Sosial segera mengajukan naskah akademis terkait revisi atau perubahan Perda Ketertiban Sosial ini,” pungkas Dandis Rajagukguk saat menutup RDPU secara tegas.
