“Perbedaan dasar perhitungan ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Apalagi, pemadaman kemarin berdampak luas bagi ratusan ribu pelanggan,” tambah Lagat.
Kedua, Ombudsman menyoroti standar ganda dalam penggunaan regulasi. Saat ini, skema kompensasi PLN Batam masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 22 Tahun 2017.
Di sisi lain, Ombudsman mencatat bahwa untuk kebijakan penyesuaian tarif kelistrikan, PLN Batam sebagai anak usaha PT PLN (Persero) telah mengacu pada persetujuan Kementerian ESDM melalui Kepmen Nomor 354.K/TL.04/MEM.L/2026, bukan lagi Pergub Kepri.
Menurut Ombudsman, jika merujuk pada regulasi nasional seperti Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, kompensasi bagi pelanggan akan jauh lebih besar.
Dalam aturan pusat, gangguan melebihi 8-16 jam berhak mendapat kompensasi hingga 200 persen dari biaya beban. Bahkan, untuk gangguan 16-40 jam, kompensasi dapat mencapai 300 persen.
Merespons polemik tersebut, Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Mulnawarman, menjelaskan bahwa formula kompensasi berupa pemotongan biaya beban (bagi pascabayar) dan penambahan token (bagi prabayar) pada tagihan November 2026, telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang mengikat saat ini, yakni Pergub Kepri.
