InvestasiKepri

Lahan Tambang Memprihatinkan, DPRD Kepri Kritik Pengusaha Pasir Kuarsa

1007
×

Lahan Tambang Memprihatinkan, DPRD Kepri Kritik Pengusaha Pasir Kuarsa

Share this article
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Marzuki.
banner 468x60

Kritik Terhadap Protes Pengusaha

Marzuki mengkritisi sikap pengusaha yang memprotes kenaikan pajak setelah menikmati keuntungan besar pada 2022 dan 2023.

“Ketika harga pasir kuarsa naik, mereka diam dan menikmati keuntungan. Kini saat harga turun, mereka memprotes kebijakan pajak yang sudah disepakati. Kalau keuntungan kurang besar, ya hentikan dulu penjualan sampai harga stabil,” tegasnya.

BACA JUGA:  Didominasi 66% Lautan, Batam Tuntut Keadilan Anggaran di RUU Daerah Kepulauan

Isu Lahan Pasca Tambang yang Terbengkalai

Selain persoalan pajak, Marzuki juga menyoroti kondisi lahan pasca tambang yang dibiarkan terbengkalai tanpa upaya rehabilitasi. Menurutnya, perusahaan tambang seharusnya sudah menyetor dana jaminan reboisasi sebagai bagian dari izin operasi.

“Kami akan kawal dan pertanyakan sejauh mana perusahaan melaksanakan tanggung jawab reboisasi. Kondisi lahan tambang saat ini memprihatinkan, hanya menyisakan kubangan besar tanpa tindakan rehabilitasi,” katanya.

BACA JUGA:  PWI Kepri Tegaskan, Tak Ada Pembahasan Soal UKW KJK dengan PWI Pusat

Pantauan di lapangan menunjukkan lahan tambang yang tidak tertata dengan baik dan belum ada langkah pemanfaatan pasca tambang, seperti budidaya tambak udang yang sempat diusulkan dalam uji publik.

Marzuki berharap pengusaha tambang pasir kuarsa dapat lebih bertanggung jawab, tidak hanya terhadap kewajiban pajak, tetapi juga dalam menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.