Namun, semangat besar di pusat sering kali tidak diikuti dengan keseriusan yang sama di daerah. Koordinasi antar-OPD masih lemah, dan ego sektoral kerap menjadi tembok yang menghambat kerja kolektif. Program ini kemudian seolah hanya urusan satu dinas, sementara instansi lain bersikap “menonton dari jauh”.
Mengurai Kendala di Daerah
Saya melihat akar persoalan KDMP di daerah bukan terletak pada konsep, melainkan pada manajemen pelaksanaan dan komunikasi antar-lembaga. Ketika kementerian di pusat bisa duduk bersama, mestinya pemerintah daerah pun bisa melakukan hal yang sama.
Selain itu, banyak pengurus koperasi di desa yang kurang mendapat pendampingan teknis. Mereka membutuhkan pelatihan konkret — bukan sekadar sosialisasi formalitas — agar paham bagaimana mengelola koperasi, mengurus permodalan, hingga memasarkan produk unggulan.
Beberapa pengurus yang berlatar pendidikan diploma atau sarjana pun masih kesulitan menavigasi sistem birokrasi dan administrasi koperasi. Ini menunjukkan bahwa kapasitas teknis masih perlu ditingkatkan secara sistematis.
Langkah-Langkah Percepatan yang Mendesak
Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang turut mendampingi program pemberdayaan ekonomi di Natuna, saya menawarkan lima langkah strategis agar KDMP benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat:
