Menjadi makin janggal ketika pejabat teknis sendiri mengakui bahwa data utang memang belum dimasukkan dalam laporan karena masih disusun secara “umum”. Tapi bagaimana bisa, laporan pertanggungjawaban sebuah tahun anggaran disusun tanpa menyentuh salah satu aspek paling krusial dari tata kelola keuangan?
Lebih menyedihkan lagi, bupati baru seolah dijadikan “pembaca naskah” atas kebijakan dan program yang bukan dijalankannya. Di mata publik, ini seperti upaya mengaburkan batas tanggung jawab. Jika hal ini terus dibiarkan, maka jangan salahkan bila kepercayaan terhadap pemerintahan daerah akan makin luntur.
Kita paham bahwa tidak semua warisan pemerintahan sebelumnya bisa langsung dibenahi. Tapi menyampaikan apa adanya kepada publik adalah langkah awal dari keberanian politik. Dalam dunia yang makin transparan, menyembunyikan fakta hanya memperbesar dampaknya nanti.
Natuna hari ini tidak butuh laporan yang indah di atas kertas. Natuna butuh kejujuran, kejelasan, dan keberanian. Dan itu semua dimulai dari satu hal: berani menyebut angka utang dan bertanggung jawab atasnya.
