Wakil Ketua Pansus, Ir. Suryanto, bersama tim hukum Pemkot Batam turut mengawal jalannya rapat untuk memastikan setiap pasal dalam Ranperda PSU bersifat aplikatif. DPRD ingin memastikan bahwa ke depannya, tidak ada lagi pengembang yang “lepas tangan” setelah unit rumah terjual habis, sementara fasilitas penunjangnya terbengkalai.
Melalui Ranperda ini, standar penyediaan prasarana dan utilitas akan diperketat. Pengembang diwajibkan memenuhi spesifikasi teknis yang jelas sebelum aset tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Pansus DPRD Batam optimis pembahasan draf ini akan rampung tepat waktu. Dengan adanya regulasi yang kuat, diharapkan masyarakat Batam mendapatkan haknya atas fasilitas umum yang layak, aman, dan terawat dengan baik.
