Netizen bahkan beranggapan bahwa hal ini menjadi bukti bahwa hubungan politik lebih dominan daripada fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara independen.
Meski demikian, Hendra Asman mengungkapkan bahwa koordinasi antara eksekutif dan legislatif memang sangat diperlukan, terutama dalam upaya untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat.
“Tentu saja, dalam beberapa kesempatan, kami harus berkoordinasi dengan Pemko untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan warga. Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai wakil rakyat,” lanjutnya.
Namun, pertanyaan besar tetap mengemuka. Apakah fungsi pengawasan dan legislasi DPRD Batam akan tetap berjalan efektif, jika terus-terusan terikat dengan kedekatan politik atau bahkan hubungan keluarga dengan pejabat setempat?
Atau, apakah masyarakat Batam akan semakin merasa bahwa lembaga legislatif mereka lebih fokus pada kepentingan partai dan pemimpin lokal tertentu, ketimbang mengawasi kebijakan publik demi kepentingan warga?
Ketua DPRD Batam Buka Suara
Di tengah sorotan publik yang kian tajam terhadap kedekatan anggota legislatif dengan para pejabat eksekutif di Kota Batam, Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan tegas yang disampaikan pada Rabu (16/4/2025), Kamaluddin memastikan: fungsi pengawasan DPRD tidak akan dikesampingkan oleh kedekatan personal atau sinergi kelembagaan.
