Kedekatan ini semakin terlihat jelas mengingat beberapa anggota DPRD Batam memiliki hubungan kekerabatan atau afiliasi politik yang erat dengan partai tempat Claudia bernaung. Hal ini semakin memperuncing ketegangan publik yang sudah mulai mempertanyakan keseriusan DPRD dalam menjalankan tupoksinya.
Hendra Asman, Wakil Ketua III DPRD Batam, menanggapi isu ini dengan penjelasan yang mencoba menyeimbangkan anggapan tersebut.
“Dengan ikut sidak bersama wali kota, kami bisa menyampaikan langsung keluhan warga. Ini bagian dari cara kami menjalankan fungsi kami secara efektif,” ujar Hendra belum lama ini.
Namun, penjelasan ini sepertinya tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran publik. Kritik dari netizen mengemuka bahwa meskipun sidak memang penting untuk mendengar keluhan langsung dari masyarakat, kehadiran DPRD yang terlihat lebih sebagai pendamping pribadi Wawako, Li Claudia Chandra, dapat membingungkan peran mereka.
Apalagi, banyak yang merasa bahwa pengawasan terhadap kebijakan Pemko Batam—yang merupakan salah satu fungsi utama DPRD—terkesan dilupakan ketika mereka lebih sering terlihat “berada di sisi” eksekutif.
Pengawasan terhadap kebijakan pembangunan, yang harusnya menjadi perhatian utama, tak jarang terlihat terabaikan dalam banyak kesempatan. DPRD Batam, yang seharusnya menjadi lembaga pengawas bagi eksekutif, malah terkesan menjadi bagian dari tim sukses atau pendamping politik Wakil Wali Kota.
