“Sebenarnya kami mendukung program pemerintah terkait PSN (proyek strategis nasional) itu. Namun, bilamana mengganggu atau ada pihak yang dirugikan mestinya pemerintah harus menarik diri atau jika perlu dibatalkan saja dengan pihak investor itu,” katanya.
Pihaknya menyusun secara detail tentang sikap dan rasa protes mereka terhadap pemerintah. Yakni, prihatin atas situasi terhadap isu relokasi yang menimpa masyarakat Pulau Rempang saat ini.
“Kami mendesak agar pemerintah untuk mengevaluasi proyek Rempang Eco-City sebagai projek strategis nasional yang telah memicu konflik dan berdampak isu sosial terhadap masyarakat Rempang jika tidak ditangani dengan baik,” ujar dia.
Dalam aksi solidaritas itu, Mahmuzin turut menyampaikan bahwa, pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak masyarakat Rempang yang lebih dahulu menempati pulau tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka.
Disamping itu, Mahmuzin menyatakan harus mengedepankan perspektif hak asasi manusia dan berdialog dengan cara yang damai dan tidak dengan cara tergesa-gesa.
“Kami mendesak agar DPR RI hadir untuk mengevaluasi secara seksama agar tindakan dan langkah yang diambil sesuai dengan konsitusi. Kami pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan represif serta mengintimidasi terhadap masyarakat yang akan mengakibatkan trauma fisiologis bagi pelajar dan anak-anak dimasa mendatang,” tutur Mahmuzin.
