KarimunZona Headline

Kundur Barat & Belat Terbanyak, Hampir 1.000 PMI Asal Karimun Berstatus Non-Prosedural

12
×

Kundur Barat & Belat Terbanyak, Hampir 1.000 PMI Asal Karimun Berstatus Non-Prosedural

Share this article
Pertemuan Lintas Sektoral Pra SOSEK MALINDO 2026 di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa 5 Mei 2026, yang turut dihadiri oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah
Pertemuan Lintas Sektoral Pra SOSEK MALINDO 2026 di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa 5 Mei 2026, yang turut dihadiri oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah.
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Karimun – Kondisi kerentanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Karimun yang bekerja di Malaysia kini berada dalam tahap mengkhawatirkan. Data terbaru mengungkap hampir seribu warga Karimun menggantungkan nasib di negara tetangga tanpa perlindungan dokumen resmi, dengan konsentrasi massa terbesar berasal dari wilayah Kundur Barat dan Belat.

Dalam Pertemuan Lintas Sektoral Pra SOSEK MALINDO 2026 yang digelar di Selatpanjang, Selasa (5/5/2026), Bupati Karimun Iskandarsyah memaparkan data mengejutkan. Hingga 30 April 2026, tercatat sebanyak 988 PMI berstatus non-prosedural atau akrab disebut sebagai “pekerja passing”.

BACA JUGA:  Bougenville Is Coming! Jalanan Batam Siap-Siap Jadi Estetik Kayak Vibes Drakor

Dari total hampir seribu pekerja tersebut, dua kecamatan tercatat memiliki angka keberangkatan non-resmi paling signifikan:

Kecamatan Kundur Barat: 291 orang.

Kecamatan Belat: 264 orang.

Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat banyaknya warga dari dua wilayah tersebut yang memilih jalur berisiko demi bisa bekerja di wilayah Kukup hingga Johor Bahru yang hanya berjarak 22 mil laut dari Karimun.

BACA JUGA:  Hanyut Antar Negara, Jenazah Misterius di Perairan Karimun Diduga Kru Kapal yang Hilang di Singapura: Identitas Mengarah ke Korban West Keppel Fairway

Bupati Iskandarsyah tidak menampik bahwa fenomena “jalur tikus” atau penggunaan paspor pelancong untuk bekerja ini dipicu oleh faktor ekonomi dan birokrasi.