Publikasi IKK 2025 ini diharapkan menjadi “lampu kuning” bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepri. Pertanyaan “kapan biaya ini bisa turun” hanya bisa dijawab dengan perbaikan infrastruktur pelabuhan, peningkatan frekuensi pelayaran logistik, dan skema subsidi angkutan material yang lebih efektif.
Tanpa intervensi serius pada rantai pasok, warga dan pemerintah Natuna tampaknya masih harus bersabar dengan label “daerah mahal” untuk belasan tahun ke depan.
