Peringkat kedua yang tak berubah selama belasan tahun ini memperlihatkan bahwa tantangan geografis dan konektivitas laut masih menjadi “momok” utama. Biaya transportasi material bangunan dari luar daerah ke Natuna hingga tahun 2025 dinilai masih terlalu tinggi.
“Ini memperlihatkan bahwa biaya transportasi ke Kabupaten Natuna sampai di tahun 2025 masih cukup tinggi. Akibatnya, biaya untuk membangun satu satuan luas konstruksi menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Kepri,” ungkap Wahyu Dwi Sugianto dalam laporan resminya.
Meski demikian, ada anomali menarik. Biaya konstruksi di Natuna tercatat 0,54 persen lebih rendah dari DKI Jakarta. Hal ini bukan disebabkan oleh murahnya harga barang, melainkan karena komponen upah tenaga kerja dan kompleksitas jasa konstruksi di Natuna yang relatif lebih sederhana dibanding wilayah metropolitan.
Tingginya IKK bukan sekadar angka di atas kertas bagi kontraktor. Data ini menjadi variabel krusial dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026.
Dengan IKK yang tinggi, biaya pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, hingga gedung pemerintah di Natuna secara otomatis memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lain untuk volume pekerjaan yang sama. Jika efisiensi logistik tidak segera diperbaiki, maka setiap rupiah APBD Natuna akan selalu memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
