Kekecewaan ASN Lingga kian memuncak karena ketegasan pemerintah dalam menuntut disiplin kerja dianggap tidak sebanding dengan komitmen pemenuhan hak.
“Kerja kami diminta disiplin, giliran hak kami diabaikan. THR dari sebelum Lebaran sampai sekarang belum juga dibayarkan,” keluh salah seorang ASN yang merasa dikhianati oleh janji-janji manis pimpinan daerah.
Bagi para pegawai, THR bukan sekadar bonus, melainkan tumpuan untuk menstabilkan ekonomi keluarga pasca-hari raya. Keterlambatan ini dianggap sebagai bukti buruknya manajemen keuangan daerah atau lemahnya koordinasi di tingkat teknis.
Sorotan tajam kini mengarah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lingga.
Publik mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran serta kinerja tim keuangan daerah yang hingga saat ini belum memberikan penjelasan konkret mengenai penyebab tersumbatnya aliran dana THR tersebut. Belum ada keterangan dari Plt. Kaban BPKAD Lingga sejauh ini.
Selama transparansi tidak dikedepankan, maka target Gaji ke-13 yang lancar hanya akan dianggap sebagai “angin surga” oleh ribuan pegawai di lingkungan Pemkab Lingga.
