Namun, kondisi Kepri disebut berada di sisi yang berlawanan. Dengan PAD yang masih rendah, bahkan di bawah 10 persen, Kepri masuk dalam kategori daerah yang sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Rifqi menyebutkan, lebih dari 70 persen daerah di Indonesia masih tergolong ‘rapuh’ secara fiskal karena PAD-nya belum mencapai 40 persen dari total anggaran.
“Yang PAD-nya cuma 4 persen, 5 persen, itu artinya ketergantungan ke APBN sangat tinggi. Itu bukan lagi PR kecil,” tegasnya.
DPR berharap pemerintah daerah, termasuk Kepri, mulai serius meningkatkan kemandirian fiskal agar dana APBN bisa lebih difokuskan untuk daerah yang benar-benar membutuhkan. “Kalau yang kuat fiskalnya bisa lepas dari ketergantungan APBN, kita bisa fokus bantu yang benar-benar lemah,” pungkasnya.
