KepriNasionalZona Headline

Sempat Dilarang Akibat Pulau Kecil di Kepri Banyak Tenggelam, Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali

124
×

Sempat Dilarang Akibat Pulau Kecil di Kepri Banyak Tenggelam, Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali

Share this article

Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

Ilustrasi
banner 468x60

Batam – Keran ekspor pasir laut kembali dibuka. Kebijakan Presiden Jokowi ini pun dapat kecaman dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring menilai keputusan Jokowi mengancam ekosistem laut, pesisir, dan Pulau kecil di Tanah Air.

“Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi bertentangan dengan komitmennya terhadap perlindungan ekosistem laut, wilayah pesisir, dan pulau kecil,” ujar Boy dilansir GudangBerita dari Tempo, Minggu (28/5/2023).

Baca Juga:  Kapan Puasa Ramadan 2025 Dimulai? Ini Jadwal Resmi Sidang Isbat!

Sebagai informasi, Indonesia sebelumnya melarang ekspor pasir laut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Kemudian Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengatur penghentian ekspor pasir laut lewat Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Baca Juga:  Mahasiswa Gelar Demo Besar-besaran di Batam, Desak Keadilan untuk Rempang

Dalam SK itu disebutkan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil. Sebab saat itu sejumlah pulau kecil di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau tenggelam akibat penambangan pasir.

Alasan lainnya, yaitu belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Sementara proyek reklamasi di Singapura yang mendapatkan bahan bakunya dari pasir laut perairan Kepulauan Riau (Kepri) pun dikhawatirkan mempengaruhi batas wilayah antara kedua negara.