Secara hasil, Pemerintah Provinsi Kepri memang tampil sebagai yang terbaik dengan Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi. Namun, capaian ini tidak diikuti secara merata oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Pemko Batam dan Pemko Tanjungpinang hanya berada di level Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi Pemkab Bintan, Karimun, dan Lingga bahkan masih bertahan di Opini Kualitas Sedang
Kondisi ini menunjukkan kesenjangan kualitas pelayanan publik antarwilayah di Kepri masih nyata dan belum tertangani secara sistemik.
Ombudsman juga membeberkan hasil penilaian unit layanan instansi vertikal. Meski tidak diberikan opini akhir, hasil kualitasnya cukup mencemaskan.
Pada sektor Kepolisian, hanya Polresta Barelang dan Polresta Tanjungpinang yang dinilai BAIK, sementara Polres Bintan, Karimun, dan Lingga masih berada di level CUKUP.
Di sektor Lapas dan Rutan, kondisi serupa terjadi. Rutan Kelas II B Karimun hanya memperoleh predikat CUKUP, menandakan masih adanya persoalan layanan dasar warga binaan.
Sebaliknya, sektor Kantor Pertanahan relatif lebih baik dengan seluruh unit di Kepri meraih predikat BAIK, sementara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban menjadi satu-satunya unit dengan predikat SANGAT BAIK.
