“Jadi bantuan yang diberikan Pemerintah tersebut memang merupakan stimulan, keswadayaan dari masyarakat harus tetap ada,” imbuhnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Zubaidi menyatakan, pada tahun ini Kementerian PUPR telah berhasil membedah 1.450 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 7 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun lokasinya tersebar disejumlah wilayah diantaranya Kota Batam 761 unit, Kota Tanjungpinang 141 unit, Kabupaten Lingga 323 unit, Kabupaten Karimun 42, Kabupaten Bintan 63 unit, Kabupaten Natuna 70 unit dan Kabupaten Kepulauan Anambas 50 unit.
“Program BSPS saat ini yang sudah rampung dikerjakan sebanyak 632 unit rumah, dan sisanya masih dalam proses pengerjaan,” ujarnya.
Dihubungi secara terpisah, PPK Rumah Swadaya, Evi Linawaty menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu lokasi program BSPS yaitu di Kabupaten Lingga mendapatkan bantuan sejumlah 323 unit.
“Berdasarkan data yang ada pada kami, hingga saat ini progres fisik yang telah rampung mencapai 174 unit,sedangkan 147 unit lainnya progresnya sudah mendekati 100 persen. Di lapangan memang masih tersisa 2 unit rumah yang progresnya masih 30 persen namun sebetulnya pengiriman material dari toko bangunan ke penerima bantuan sudah tersalurkan 100 persen. Setelah kami telusuri di lapangan ternyata ada sedikit keterlambatan pembangunan rumah dikarenakan masih menunggu material kayu tonggak rumah. Nah, material kayu tonggak tersebut merupakan bentuk keswadayaan masyarakat sendiri dan bukan dari toko supplier bangunan yang mereka tunjuk,” ungkapnya.
