Muzani menyebut PPDB zonasi menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat.
“Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi,” kata dia.
“Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,” lanjutnya.
Muzani menerangkan, sejatinya sistem yang dibangun di PPDB untuk pemerataan sekolah unggulan sudah baik. Kendati begitu, menurutnya perlu ada penyempurnaan supaya tidak memunculkan masalah pada tahun berikutnya.
“Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya,” ujarnya.
