Gudangberita.co.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna meminta masyarakat untuk bersabar dalam menghadapi permasalahan keuangan daerah, termasuk utang kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sejak 2024.
Efisiensi anggaran dan rasionalisasi belanja daerah berdampak pada ekonomi, mengingat Natuna masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari pusat.
Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menanggapi rencana aksi demo dari para kontraktor terkait keterlambatan pembayaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menahan hak masyarakat dan lebih mengutamakan diskusi sebagai solusi.
“Kami mohon masyarakat lebih banyak bersabar. Kami mendengar ada rencana demo, silakan, kami menerimanya. Tapi lebih baik berdiskusi agar mendapat solusi, bukan hanya aksi tanpa kepastian,” ujar Jarmin saat menghadiri malam Nuzulul Qur’an di Masjid Agung Natuna, Minggu (16/3/2025) malam.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu pencairan dana tunda salur 2024 sebesar Rp 17,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Kepri dan lebih dari Rp 70 miliar dari Pemerintah Pusat. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan dana tersebut masuk ke kas daerah.
“Untuk tunda salur dari provinsi, kajian hukumnya sudah di meja Pak Gubernur, tinggal diteken. Tapi provinsi juga masih menunggu transfer dari pusat. Jadi, kapan bisa dibayar? Ya, sabar dulu,” jelasnya.
