Laporan Agraria Dominasi Keluhan Publik
Martina Emi Farida, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Kepri, mengungkapkan bahwa sebagian besar laporan masyarakat dari Bintan berkaitan dengan agraria. Selain itu, keluhan juga mencakup masalah pajak, infrastruktur, dan air bersih.
“Salah satu laporan utama adalah pembayaran ganti rugi atas pembangunan Embung Sei Hulu Bintan yang tertunda oleh Dinas PUPR. Proses yang lamban ini menunjukkan kurangnya kompetensi dalam menyelesaikan administrasi ganti rugi. Kami menyarankan evaluasi terhadap kinerja kepala Dinas PUPR,” jelas Martina.
Selain itu, terdapat laporan penundaan berlarut terkait ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan dan halaman Kantor Bupati Bintan. “Kasus ini sudah bergulir sejak 2020 dan membutuhkan perhatian serius dari DPRD untuk mendesak penyelesaiannya,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Dr. Lagat Siadari mengajak DPRD Bintan untuk bersinergi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami siap memberikan masukan, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah terkait pelayanan publik. Kolaborasi ini penting untuk memastikan Bintan terus maju dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.
