Gudangberita.co.id, Batam — Transparansi dan kepatuhan hukum menjadi fokus utama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam dalam menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD. Langkah sinkronisasi aturan terus dikebut guna memastikan regulasi penganggaran wakil rakyat ini tidak berbenturan dengan aturan di atasnya.
Pembahasan krusial ini dimatangkan dalam rapat Pansus yang digelar pada Jumat (6/11/2026) lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Syafe’i, S.T., M.M., dan dihadiri oleh jajaran anggota Pansus lainnya, yakni Djoko Mulyono, Safari Ramadhan, Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk.
Gandeng BPKAD dan Bagian Hukum Pemkot
Guna membedah regulasi secara detail dan teknis, Pansus secara khusus memanggil tim eksekutif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang terdiri dari Bagian Hukum serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain itu, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam, Zulkarnain, turut dihadirkan untuk memberikan penjabaran teknis terkait aspek pengelolaan serta tata cara penganggaran keuangan di internal dewan.
Ketua Pansus, Muhammad Syafe’i, menjelaskan bahwa kehadiran pihak-pihak tersebut sangat esensial untuk melakukan sinkronisasi materi. Draf Ranperda wajib diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, provinsi, maupun turunan di tingkat daerah seperti Peraturan Wali Kota (Perwako).
