“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan terbaru, terutama peraturan yang lebih tinggi,” tegas Syafe’i.
Kunci Kepastian Hukum Melalui Konsultasi Lembaga
Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan bahwa harmonisasi adalah kunci agar produk hukum yang disahkan nantinya memiliki landasan yuridis yang solid dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan hukum.
Agar regulasi yang mengatur hak finansial dan administratif dewan ini semakin komprehensif, Pansus tidak hanya mengandalkan pembahasan internal lintas sektoral. Syafe’i membeberkan bahwa pihaknya tengah menyusun agenda konsultasi strategis dengan sejumlah lembaga dan instansi terkait.
Konsultasi tersebut diharapkan mampu menyuntikkan referensi tambahan dan masukan konstruktif untuk menguatkan substansi Ranperda sebelum dibawa ke tahapan Paripurna.
Melalui serangkaian uji publik, pendalaman, dan konsultasi ini, DPRD Kota Batam berharap Ranperda Hak Keuangan dan Administratif dapat ditetapkan dengan pijakan hukum yang kokoh, proporsional, serta mengedepankan asas akuntabilitas.
