Natuna – Pemerintah daerah sudah menggelontorkan anggaran dan program untuk menekan inflasi daerah. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih kurang tepat sasaran.
Wakil ketua I DPRD Natuna Daeng Ganda Rahmatullah menilai, tahun 2023 DPRD sudah menyetujui program penanganan inflasi daerah. Salah satunya operasi pasar.
Namun dalam pelaksaannya menurut Ganda, masih kurang tepat sasaran. Operasi pasar hanya dibuka 10 menit, stoknya sudah habis. Tentu sasarannya tidak tepat, karena semua kalangan dapat membeli.
Menurut Ganda, sasaran operasi pasar dikhususkan untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Tidak untuk kalangan ekonomi mampu. Namun kenyataannya, operasi pasar masih dimanfaatkan bagi yang sebenarnya tidak berhak.
“Kedepannya Dinas Perdagangan selaku dinas teknis mengatur dan membatasi. Kalau operasi pasar kemarin itu, yang beli malah ada PNS, pedagang. Wajar saja baru dibuka, 5 menit langsung habis,” ujarnya, Rabu (7/6/2023).
Tentu saja kondisi itu menyebabkan operasi pasar tidak tepat sasaran. Dinas teknis mesti mendata kalangan ekonomi masyarakat yang berhak membeli sembako.
“Dinas perdagangan harus punya bank data penerima hak operasi pasar ke depan. Termasuk masyarakat yang jauh perlu diperhatikan di tengah naiknya inflasi daerah,” ujarnya.
