Gudangberita.co.id, Batam – Peristiwa bentrok masyarakat dengan aparat gabungan di Jembatan IV Barelang akibat penolakan masyarakat terhadap pengukuran lahan di pulau Rempang mendapatkan perhatian dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari.
Ia menyampaikan peristiwa tersebut tidak boleh terulang kembali karena memantik suasana panas dan dikawatirkan akan menggangu kondusifitas di Kota Batam.
“Peristiwa tersebut tidak boleh terulang kembali, pemerintah pusat dan daerah harus memikirkan kembali solusi lain untuk merelokasi warga, karena masyarakat telah menolak opsi yang telah ditawarkan. Oleh karena itu Ombudsman berharap dihentikan dulu upaya relokasi untuk menjaga suasana kondusif disana” ujar Lagat, Minggu (10/9/2023) malam.
Ia juga menyampaikan agar pemerintah dalam rencana mengembangkan Pulau Rempang untuk menjadi proyek kawasan eco city dengan investasi yang sangat besar diharapkan berdampak ekonomi positif bagi wilayah sekitar seharusnya lebih bijak dan berkeadilan dalam merelokasi masyarakat Rempang, dan mempertimbangkan mempertahankan kehidupan sosial dan budaya masyarakat disana.
“Pemerintah harus bijak dan berkeadilan dalam merelokasi masyarakat Rempang yang diklaim berjumlah berjumlah 10 ribu jiwa berdiam diatas 16 kampung tua yang telah dihuni turun temurun bahkan sejak tahun 1834. Warga Rempang merasa tidak nyaman dan tak dapat hidup tenang sejak adanya informasi pemerintah akan merelokasi kampung leluhur mereka dan melakukan penjagaan siang malam untuk mencegah tim yang akan mengukur lahan dan bertekad akan mempertahankannya dengan segala upaya. Masyarakat telah menyampaikan bahwa tidak menolak rencana pemerintah untuk mendatangkan investor untuk berinvestasi di Rempang asalkan kampung mereka tidak digusur,” sambung Lagat.
