Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Kepala SPPG Bandarsyah, Asih, angkat bicara. Ia mengklaim bahwa secara prosedur, makanan yang dimasak sudah melalui pengecekan. Bahkan, ia menyebut sampel yang disimpan di kantornya masih layak dikonsumsi.
“Ketika laporan masuk mengenai makanan yang berlendir, kami mencoba kembali sample lauk yang kami simpan dan rasanya masih aman,” ujar Asih pada Rabu (13/5/2026) kepada wartawan.
Meski berkilah bahwa sampel internal dalam kondisi baik, Asih tidak menampik adanya masalah pada rantai distribusi ke lapangan. Ia menjelaskan bahwa makanan dimasak sekitar pukul 11.00 WIB, namun distribusi yang terlambat diduga menjadi penyebab kualitas makanan menurun drastis saat sampai ke tangan warga.
Menyadari risiko besar yang menghantui ibu hamil dan balita, pihak pengelola akhirnya mengambil langkah defensif.
“Untuk sementara, saya minta para PIC agar tidak memberikan lauk yang diduga bermasalah tersebut kepada penerima manfaat. Kami masih mendalami mengapa dari sampel kami baik, tapi di lapangan dilaporkan berlendir,” tambah Asih.
Program ini sejatinya memiliki anggaran berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi hanya untuk bahan makanan. Dengan dukungan penuh dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kemenkes, insiden makanan basi di Natuna ini dianggap sebagai tamparan keras bagi upaya percepatan penurunan stunting.
