BatamZona Headline

Li Claudia Chandra Bongkar Anomali Data Batam: Pekerja KTP Luar Domisili Tembus 199 Ribu

8
×

Li Claudia Chandra Bongkar Anomali Data Batam: Pekerja KTP Luar Domisili Tembus 199 Ribu

Share this article

Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra membongkar anomali mengejutkan: 199 ribu pekerja di Batam ternyata ber-KTP luar daerah! Simak langkah tegasnya memperketat pintu masuk pelabuhan demi lindungi pekerja lokal.

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra
Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra memimpin rapat koordinasi sinkronisasi data kependudukan di BP Batam.
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, membongkar adanya anomali besar dalam komposisi tenaga kerja di Kota Batam. Temuan mengejutkan ini mengungkap bahwa jumlah pekerja yang memegang KTP luar daerah kini jauh melampaui jumlah pekerja lokal yang memiliki KTP Batam.

Dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam, Li Claudia memaparkan data yang menunjukkan ketimpangan nyata di pasar kerja kota industri ini.

BACA JUGA:  ASN Lingga Menjerit! Janji Wakil Bupati Cairkan THR Pekan Ketiga April Belum Terealisasi

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, tercatat:

  • Tenaga kerja ber-KTP luar Batam: 199.473 jiwa
  • Tenaga kerja ber-KTP Batam: 177.830 jiwa

Angka ini menjadi sorotan tajam Li Claudia. Ia menilai dinamika ini perlu dikelola secara ekstra cermat agar tidak memicu ketimpangan sosial dan memastikan warga lokal tetap menjadi tuan rumah di tanah sendiri.

BACA JUGA:  Amsakar Achmad & Li Claudia Chandra Salurkan Sembako untuk Disabilitas dan Pasukan Oranye Batam

“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” tegas Li Claudia.

Selain masalah tenaga kerja, Li Claudia juga membongkar ketidaksinkronan data kependudukan yang mencapai 1.394.459 jiwa (per Semester II 2025). Ia menyebut angka tersebut masih “semu” karena ditemukan banyak residu administratif di lapangan, seperti: