Ironisnya, satu dekade kemudian, Hamid Rizal kembali terpilih sebagai bupati, memicu perdebatan publik soal etika politik dan rekam jejak hukum. Masa jabatan keduanya diwarnai fokus pembangunan olahraga, promosi Natuna ke tingkat nasional, tetapi juga kembali bersinggungan dengan pemeriksaan dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif.
Legasinya adalah paradoks: pembangunan dan jaringan luas, tetapi dibayangi sejarah pidana korupsi.
Daeng Rusnadi: Ketua DPRD yang Berujung di Penjara
Drs. H. Daeng Rusnadi, M.B.A., M.Si adalah figur politik kuat Natuna yang naik dari Ketua DPRD (1999–2004) menjadi Bupati Natuna (2006–2009). Kepemimpinannya berlangsung di masa transisi tata kelola daerah kepulauan.
Namun, seperti pendahulunya, Daeng Rusnadi tersandung kasus korupsi APBD dan DBH migas. Vonis lima tahun penjara yang dijalaninya menjadi catatan kelam kepemimpinan Natuna.
Di luar kasus hukum, ia dikenang memiliki perhatian pada perlindungan pulau-pulau kecil, serta kontribusi personal berupa hibah lahan untuk embung air bersih Sebayar. Citra personalnya di mata sebagian warga tetap positif, meski secara administratif warisannya tertutup oleh perkara pidana.
Raja Amirullah: Bupati Singkat dengan Beban Hukum Berat
