“Setelah menerima DPA ini, laksanakan kegiatan-kegiatan yang terpenting. Kepentingan masyarakat harus kita utamakan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu fungsi dasar pemerintahan, terutama pelayanan publik di bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Selain pengetatan belanja, strategi lain yang ditekankan Pemkab Natuna adalah upaya aktif menjemput program pembangunan dari luar APBD. Bupati Natuna mendorong pimpinan OPD untuk menjalin koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun pihak lain yang memiliki program pembangunan.
Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
“Pimpinan OPD saya minta saling bekerja sama membantu mencari atau menjemput peluang program pembangunan dari provinsi, pusat, atau pihak manapun yang tidak membebankan anggaran APBD,” kata Cen.
Di tengah efisiensi, Pemkab Natuna juga memastikan program strategis pemerintah pusat tetap berjalan optimal di daerah. Sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih disebut menjadi perhatian khusus.
Bupati Natuna meminta OPD terkait untuk mengontrol pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
