Konflik tak berhenti di lapangan. Usai video perdebatan viral, Yusril justru dilaporkan ke Polresta Barelang oleh Akhmad Rosano, kuasa hukum PT Karsa Adhitama Persada. Ia dituduh menyebarkan hoaks dan mencemarkan nama baik terkait status lahan di Setokok.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menurunkan tim hukum untuk mendampingi Lik Khai yang sedang diperiksa polisi. Pihak NasDem membantah adanya penimbunan ilegal, dan menyebut aktivitas itu sebagai bagian dari normalisasi sungai.
“Itu bukan penimbunan ilegal, tapi membersihkan sungai dari sedimentasi alami dan sampah,” kata Husni Thamrin dari DPP Partai NasDem.
Antara Regulasi dan Realita: Siapa yang Salah?
Di tengah drama politik dan pertarungan narasi antara aktivis, pejabat, dan pengusaha, satu hal jadi jelas: ada yang salah dalam sistem perizinan lahan di Batam. Saling lempar kewenangan antara BP Batam dan Pemprov Kepri menciptakan ruang abu-abu yang merugikan pengusaha dan lingkungan sekaligus.
Padahal, dengan status Batam sebagai kawasan strategis nasional, transparansi dan kecepatan perizinan adalah kunci utama menarik investor. Tapi saat ini, birokrasi lambat justru menjadi momok yang menghantui.
“Saya cinta Kota Batam. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, Batam bisa tenggelam oleh banjir,” ujar Li Claudia dengan nada emosional.
