Pernyataan tentang “Tongkat Nabi Musa” tiba-tiba menjadi metafora politik yang berulang di ruang publik. Menariknya, metafora ini tidak hanya keluar dari mulut Presiden RI Prabowo Subianto, tetapi lebih dulu diucapkan oleh kadernya sendiri di daerah, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Beberapa bulan sebelum Presiden Prabowo menyampaikan permintaan maaf karena “tidak punya tongkat Nabi Musa” dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Li Claudia Chandra telah lebih dulu melontarkan kalimat serupa saat menyoroti persoalan sampah di Kota Batam.
Pertanyaannya: kebetulan belaka, atau ada pola narasi yang sama?
Dalam prosesi serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada 3 Maret 2025, Li Claudia Chandra menegur keras jajaran OPD terkait persoalan sampah yang berserakan di jalan protokol Seipanas. Ia menyebut masalah sampah sebagai atensi langsung Presiden Prabowo yang harus dituntaskan daerah.
Namun di tengah tuntutan penyelesaian cepat itu, Li Claudia menyelipkan kalimat reflektif:
“Beri kami waktu, kami tidak punya tongkat Musa yang apa-apa cepat selesai.”
Kalimat ini muncul sebagai penegasan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja dengan mukjizat. Masalah sampah, menurutnya, adalah problem struktural dan nasional, bukan perkara yang bisa dibereskan seketika.
Tongkat Nabi Musa di sini berfungsi sebagai metafora keterbatasan birokrasi daerah—sebuah pengakuan bahwa kekuasaan dan kewenangan tidak selalu sebanding dengan ekspektasi publik.
Tongkat Musa Versi Istana: Realisme Kekuasaan Pusat
