Salah satu fokus utama integrasi IKD di Batam adalah efisiensi penyaluran program perlindungan sosial.
Melalui data kependudukan digital yang padu, Pemko Batam berupaya menutup celah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar masyarakat yang berhak tidak terlewat.
Kendati demikian, Sekda Batam mengingatkan agar modernisasi kependudukan di kota maju seperti Batam tidak menyisakan ruang bagi marjinalisasi digital. Transformasi menuju era digital diarahkan tetap inklusif tanpa mengesampingkan warga rentan.
“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Kategori lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap terakomodasi,” tegasnya.
Forum strategis tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, Analis Kebijakan Madya Noor Aras Arief, jajaran analis Kemenko Polkam RI, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy.
Melalui sinergi lintas instansi ini, Pemko Batam berkomitmen memperluas pemanfaatan IKD ke seluruh ekosistem layanan publik.
