Menurutnya daerah Rempang tempatnya masih masuk kecamatan pada 1983. “Tahun 83 baru kecamatan, baru pemutihan Tanjungpinang ke Bintan Selatan,” ucapnya.
Saat ini lokasinya sudah mulai dilakukan pengukuran. “Tahun ini juga lah tibanya. Mungkin ada rencana itu pun kami nggak tahu. Kami pikir kami nggak kena, rupanya 16 titik kampung tua itu kena semua. Saya pikir kami aman-aman saja. Jadi nggak tenang,” sebut pria tua itu.
Sebelumnya dalam proses relokasi tersebut pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur dan berbagai hal untuk masyarakat setempat.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, relokasi yang dilakukan tak jauh dari tempat asli warga.
“Relokasi di pinggir pantai, pantai yang sama. Di dalam situ akan dibangun infrastruktur jalan. Dibangun jeti (dermaga), untuk saudara-saudara kita nelayan. Kita juga pikirkan membangun program tentang nelayannya,” ucap Bahlil.
Namun para warga ini harus menunggu sekitar 6-7 bulan hingga perumahan yang dijanjikan pemerintah itu rampung. Selama waktu itu, warga yang terimbas relokasi akan diberikan uang tunggu sebesar Rp 1.300.000 per orang/perbulan.
“Ada uang tunggunya 6-7 bulan. Rumah kita kontrakin (rumah susun). Biaya tunggu akan kita hitung pakai data BPS sejauh ini 1.300.000 untuk per orang. Ada usulan penambahan, nanti akan kita hitung lagi dengan tim,” jelas Bahlil dalam rapat koordinasi dengan DPR-RI, Rabu (14/9/2023) di Jakarta.
