Gudangberita.co.id, Batam – Rencana PT PLN Batam memberikan kompensasi atas pemadaman listrik total (blackout) selama 15 hingga 18 jam pada 12 Oktober 2026 lalu, mendapat sorotan tajam dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ombudsman mendesak agar skema kompensasi dievaluasi ulang, mengingat dampak pemadaman telah melumpuhkan aktivitas 411.000 pelanggan, mulai dari pelayanan publik hingga dunia usaha.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, mengingatkan bahwa kompensasi tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban administratif perusahaan, melainkan harus sepadan dengan kerugian nyata masyarakat.
“PLN Batam harus mengkaji ulang skema kompensasi ini secara menyeluruh. Jangan hanya dilihat dari sisi kepatuhan aturan di atas kertas, tapi lihat juga seberapa besar dampak kerugian yang dirasakan masyarakat di lapangan, terutama pelaku UMKM yang produknya rusak dan usahanya terhenti total,” ujar Lagat Siadari, Rabu (11/11/2026).
Sikap kritis Ombudsman didasarkan pada dua temuan logis. Pertama, adanya perbedaan mencolok dalam persentase kompensasi antar-golongan. Pelanggan rumah tangga direncanakan menerima kompensasi 10 persen dari biaya beban, sementara pelanggan bisnis dan layanan khusus (B2B) mendapat 15 hingga 25 persen dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL).
