Gudangberita.co.id, Batam – Pemerintah Kota Batam secara tegas menuntut keadilan fiskal kepada pemerintah pusat dalam pembagian alokasi anggaran.
Tuntutan ini didasari atas kondisi geografis Batam yang didominasi oleh wilayah perairan, namun formulasi anggaran yang berlaku saat ini dinilai belum berpihak secara adil pada daerah kepulauan.
Pernyataan bersikap tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan DPD RI di Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/7/2026).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Amsakar didampingi oleh Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dan Sekda Kota Batam Firmansyah, guna memaparkan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan bagi masa depan Batam.
Amsakar mengungkapkan, karakteristik geografis Kota Batam saat ini mencakup sekitar 454 pulau dengan total populasi mencapai 1,4 juta jiwa. Dari total luas wilayahnya, komposisi perairan di Batam mendominasi hingga 66 persen lautan, sementara wilayah daratan hanya tersisa 34 persen.
Kondisi ini membuat beban biaya pembangunan dan pengawasan wilayah menjadi jauh lebih kompleks dan mahal dibanding daerah yang berbasis daratan (land-locked).
