TanjungpinangZona Headline

Larangan Bongkar Muat KM Sabuk Nusantara 36 di Pelantar 2 Tanjungpinang Ancam Krisis Pangan di Pulau-Pulau Terluar Kepri

1026
×

Larangan Bongkar Muat KM Sabuk Nusantara 36 di Pelantar 2 Tanjungpinang Ancam Krisis Pangan di Pulau-Pulau Terluar Kepri

Share this article
KM Sabuk Nusantara 36 saat labuh tambat di area laut Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Provinsi Kepri. (ist)
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Tanjungpinang – Kebijakan mendadak larangan bongkar muat Kapal Sabuk Nusantara 36 di Pelantar 2 Kota Tanjungpinang membuat distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok ke pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau (Kepri) terancam lumpuh.

Kondisi ini memicu keresahan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terluar yang bergantung penuh pada armada kapal perintis.

BACA JUGA:  Gerebek Proyek Apartemen Mewah di Batam, Imigrasi Amankan 29 WNA Asal Tiongkok

Larangan tersebut, yang belum dijelaskan secara resmi oleh otoritas terkait, telah menghentikan aktivitas bongkar muat sejak beberapa waktu lalu. Agen KM Sabuk Nusantara 36, Kandar, menyebut dampaknya sangat luas, mulai dari kelangkaan barang hingga ancaman lonjakan harga bahan pokok.

“Jika larangan ini terus berlanjut, harga barang pasti melonjak drastis. Puluhan buruh dan penambang pompong pun kehilangan penghasilan,” ujar Kandar, Senin (19/5/2025).

BACA JUGA:  Siapa Bilang Lidah Tak Bertulang? Kasus Diana di Setajam Lingga Buktikan Fakta Medis yang Ngeri-ngeri Sedap

Kandar mencontohkan kondisi serupa yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, saat larangan bongkar muat menyebabkan harga telur ayam tembus Rp10.000 per butir dan seporsi mi instan dijual hingga Rp30.000. Sayuran seperti cabai dan kangkung pun langka dan mahal.

“Kasihan masyarakat di pulau-pulau terpencil. Mereka tidak punya alternatif pasokan,” ungkapnya.

Sejumlah calon penumpang Kapal Sabuk Nusantara 36 juga menyuarakan keluhannya. Mereka mendesak Gubernur Kepri turun tangan dan memberikan diskresi agar aktivitas bongkar muat di Pelantar 2 dapat kembali dibuka demi kelancaran logistik ke wilayah yang tidak dilayani kapal komersial lainnya.