Gudangberita.co.id, Natuna – Hingga kini, rasionalisasi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna belum juga direalisasikan. Padahal, langkah ini sudah menjadi pembahasan utama sejak munculnya beban utang belanja sebesar Rp 180 miliar pada November 2024 lalu. Lantas, bagaimana Natuna akan melunasi utang tersebut jika rasionalisasi anggaran tak kunjung dilakukan?
Belum adanya kepastian terkait rasionalisasi ini memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya adalah kabar bahwa Bupati Natuna, Wan Siswandi, belum menandatangani kebijakan rasionalisasi yang menjadi dampak dari utang besar tersebut.
Padahal, regulasi terkait efisiensi belanja daerah sudah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
Menurut tokoh akademisi Natuna, Umar Natuna, tanggung jawab rasionalisasi ini sepenuhnya berada di tangan kepala daerah yang saat ini masih menjabat. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret agar tidak semakin terjebak dalam beban utang yang kian membesar.
“Rasionalisasi wajib dilakukan. Itu sudah menjadi tanggung jawab Bupati saat ini. Kepala daerah yang baru nanti hanya melanjutkan kebijakan yang sudah disusun,” ujar Umar Natuna, Selasa (18/2/2025).
