Kondisi jeda pelayaran juga dinilai berpotensi menghambat sejumlah proyek pembangunan dan program sosial di daerah.
Komandan Kodim 0318/Natuna, Kolonel Inf. Ruruh Sejati, menilai distribusi logistik yang tersendat dapat mengganggu pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerai Kopdes Merah Putih, inisiatif pemberdayaan masyarakat yang digagas TNI.
“Kalau pasokan bahan pangan dan material tersendat, kegiatan sosial masyarakat bisa lumpuh,” ujar Kolonel Ruruh.
Menyadari dampak strategis Tol Laut bagi wilayah perbatasan, Bupati Cen mendesak Kementerian Perhubungan segera menyiapkan solusi cepat.
Pemerintah daerah, kata dia, sudah mengusulkan penyesuaian jadwal pelayaran atau penugasan kapal pengganti sementara agar pasokan barang tidak terputus.
“Kita tidak bisa menunggu sampai awal tahun. Rakyat Natuna bergantung pada stabilitas distribusi ini,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, pihak Ditjen Hubla Kemenhub memastikan proses perpanjangan kontrak Tol Laut sedang dalam tahap akhir.
Adendum kontrak hingga 31 Desember 2025 dikabarkan sudah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran.
“Sinergi lintas lembaga menjadi kunci menjaga rantai pasok dan keberlanjutan pembangunan di wilayah perbatasan,” ujar Cen menambahkan.
