Selain publikasi, Prabowo juga memerintahkan pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen. Kepala daerah diinstruksikan untuk memangkas honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan standar honor sesuai aturan regional.
Prabowo menegaskan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk menciptakan anggaran yang lebih sehat dan berdampak langsung pada masyarakat. “Tidak ada lagi ruang untuk pemborosan. Fokus anggaran harus pada pelayanan publik yang konkret,” tambahnya.
Instruksi ini juga mengatur agar kepala daerah lebih selektif dalam memberikan hibah kepada kementerian/lembaga serta memastikan belanja APBD 2025 lebih terarah.
Meski banyak pihak mendukung langkah ini sebagai bentuk reformasi belanja negara, beberapa kalangan mengkhawatirkan dampaknya pada promosi daerah.
“Anggaran publikasi penting untuk mengangkat citra daerah, terutama untuk menarik investasi dan pariwisata,” ujar seorang pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya.
Batas Waktu 14 Februari 2025
Para menteri dan kepala daerah diberi waktu hingga 14 Februari 2025 untuk menyampaikan hasil identifikasi efisiensi anggaran kepada DPR. Revisi anggaran tersebut harus mendapatkan persetujuan sebelum diterapkan secara penuh.
Dengan aturan baru ini, mampukah kepala daerah memenuhi target efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik? Atau justru akan ada tantangan baru dalam implementasinya?
