“Kalau negara serius, maka jangan hanya membatasi. Bangun perpustakaan yang hidup, bukan sekadar gedung. Hidupkan taman bacaan masyarakat, bukan sekadar program seremonial. Berikan ruang bagi komunitas literasi untuk tumbuh, bukan sekadar dijadikan pelengkap laporan,” ujarnya.
Di Kepulauan Riau, tantangan literasi memiliki dimensi geografis yang khas. Sebagai wilayah kepulauan, distribusi akses terhadap bahan bacaan dan fasilitas pendidikan tidak selalu merata. Banyak daerah yang masih minim akses buku berkualitas, ruang baca yang layak, serta pendampingan literasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, media sosial justru sering menjadi alternatif utama bagi anak-anak untuk mendapatkan informasi.
Namun, ketika akses tersebut dibatasi tanpa diiringi dengan penyediaan alternatif yang memadai, maka akan muncul risiko baru: kekosongan akses informasi. Anak-anak bisa kehilangan salah satu sumber belajar mereka, tanpa mendapatkan pengganti yang setara atau lebih baik.
“Jangan sampai pembatasan ini justru memperlebar kesenjangan literasi. Anak-anak di kota mungkin masih punya akses ke buku, perpustakaan, atau komunitas belajar. Tapi bagaimana dengan anak-anak di pulau-pulau kecil? Ini yang harus dipikirkan secara serius,” tambahnya.
