“Jika warga menemukan buaya, tim terpadu akan segera bergerak ke lokasi,” kata Adyanto. Tim terpadu yang dipimpin TNI Angkatan Laut telah dibentuk untuk mempercepat penanganan dan diberi waktu satu minggu untuk mencari serta memastikan jumlah buaya yang masih bebas.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Tommy Sinambela, menjelaskan bahwa PT Perkasa Jagat Karunia (PT PJK) adalah pihak yang mengoperasikan penangkaran buaya di Pulau Bulan sejak 1990. Dengan kapasitas sekitar 500 ekor buaya, kebocoran tanggul menjadi ancaman serius bagi masyarakat sekitar.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, mendesak PT PJK untuk segera memperbaiki infrastruktur penangkaran dan memberikan klarifikasi terkait legalitas operasionalnya.
Desakan serupa juga datang dari DPRD Kepulauan Riau. Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bahktiar, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci untuk meredakan keresahan warga.
Edukasi dan Keamanan di Perairan
Dalam menghadapi situasi ini, edukasi kepada nelayan menjadi salah satu langkah penting. Pemerintah daerah disarankan untuk memberikan pelatihan cara aman beraktivitas di perairan yang rawan buaya.
Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap penangkaran juga harus dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
