Beberapa isu krusial yang disampaikan antara lain maraknya praktik illegal fishing yang merugikan nelayan lokal Natuna, keterbatasan konektivitas laut akibat minimnya armada penyeberangan dan infrastruktur pelabuhan, serta persoalan transportasi udara, khususnya harga tiket pesawat yang masih tinggi dan menjadi keluhan masyarakat.
Selain itu, Wagub Kepri juga menyoroti kebutuhan penguatan layanan dasar, seperti fasilitas kesehatan di pulau-pulau terluar, pemenuhan tenaga medis, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan Natuna.
Nyanyang Haris Pratamura mengakui bahwa sejumlah program bantuan dari pemerintah pusat telah berjalan di kabupaten/kota se-Kepulauan Riau. Namun, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, agar program pembangunan ke depan lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat perbatasan.
Kehadiran Wakil Bupati Natuna dalam forum strategis ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna untuk terus mengawal isu-isu perbatasan agar tetap menjadi prioritas pembangunan nasional, sejalan dengan posisi Natuna sebagai wilayah strategis kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
