Herry juga menyoroti “jalur hijau” yang dinilai menjadi celah penyelundupan karena memungkinkan barang keluar dari Batam tanpa pemeriksaan mendalam.
“Stop jalur hijau! Karena ini salah satu pintu aktivitas penyelundupan. Jalur itu membuat barang keluar tanpa diperiksa, dan itu sangat berisiko bagi pengawasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang memberi perhatian khusus terhadap praktik penyelundupan seharusnya dijalankan secara tegas di wilayah Batam.
“Batam adalah beranda depan Indonesia. Kalau penyelundupan terus terjadi, maka citra daerah dan kedaulatan ekonomi kita ikut tercoreng,” tutupnya.
