Menyikapi hal tersebut, LAM Batam mendesak pemerintah agar nama-nama yang berasal dari “sejarah kebetulan” seperti itu diganti dengan nama tokoh besar yang berjasa, seperti Raja Ali Kelana.
Berdasarkan keputusan LAM per 26 Oktober 2025, setiap penamaan fasilitas publik ke depan wajib melibatkan pertimbangan lembaga adat.
Selain itu, LAM juga berencana melakukan koordinasi dengan pihak Google Maps agar nama-nama baru berbasis sejarah Melayu dapat segera terintegrasi secara digital, guna memastikan generasi mendatang lebih mengenal pahlawan mereka ketimbang istilah konstruksi masa lalu.
