“Jangan sampai Kepri memiliki PDB yang besar, tetapi masyarakatnya tidak merasakan manfaatnya. Saya dan Pak Gubernur Ansar Ahmad telah merancang berbagai terobosan terkait perizinan dan pemerataan investasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah lonjakan investasi. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan tenaga kerja lokal siap bersaing.
“Kami akan menyiapkan tenaga kerja lebih dulu sebelum investasi masuk. Contohnya, jika Xinyi datang ke Rempang, kita sudah siapkan SDM-nya. Saya juga meminta Dinas Tenaga Kerja menyusun program pelatihan terstruktur yang melibatkan SMK dan industri,” ujarnya.
Kadin Kepri: Harus Ada Ruang Khusus untuk Kawal Investasi
Ketua Kadin Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyoroti birokrasi yang selama ini dianggap berbelit, sehingga membuat Kepri kalah bersaing dengan negara tetangga dalam menarik investasi.
“Kepri harus lebih agresif dalam menghadapi investasi yang masuk. Kita harus buktikan bahwa kita tidak kalah dari negara tetangga. Namun, selama ini birokrasi masih menjadi momok,” katanya.
Ia mengusulkan agar Pemprov Kepri membentuk forum khusus untuk mengatasi hambatan investasi yang selama ini terjadi.
