“Pemda harus serius meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari,” tegas Sekretaris Fraksi Golkar, Azi.
Fraksi PDI Perjuangan Plus menyampaikan tujuh poin evaluasi, menekankan pentingnya transparansi anggaran, efisiensi belanja, serta optimalisasi pajak daerah. Mereka juga mendorong strategi jangka pendek seperti pinjaman daerah untuk menjaga likuiditas fiskal, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, air bersih, listrik, dan jaringan di wilayah terpencil.
NasDem dan APS Desak Prioritaskan Program Nasional dan Tata Kelola RPJMD
Fraksi NasDem menyetujui pengesahan dengan syarat program daerah harus sejalan dengan prioritas nasional, seperti makan bergizi gratis dan penguatan koperasi desa. Mereka menilai program non-prioritas sebaiknya ditunda mengingat tekanan fiskal yang masih tinggi.
Sementara itu, Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera (APS) menyoroti defisit operasional sebesar Rp215 miliar yang mencerminkan ketimpangan fiskal daerah. Mereka mendesak seluruh OPD agar menyusun rencana strategis berdasarkan RPJMD, serta meminta Bappeda melakukan pengawasan ketat dan berkala terhadap implementasi RPJMD.
Fraksi Gabungan Gemoy Desak Optimalisasi Potensi Daerah
