Ia menyoroti kontradiksi di lapangan, di mana pembangunan jalan raya di Batam berkembang sangat masif, namun sering kali tidak diimbangi dengan sistem saluran air yang mumpuni.
DPR RI meminta BP Batam untuk tetap memprioritaskan pembenahan infrastruktur dasar agar Batam tidak menjadi kota yang “kinclong di atas, banjir di bawah.”
Ada tiga “pekerjaan rumah” (PR) besar yang dititipkan Komisi VI DPR RI kepada BP Batam setelah lepas dari ketergantungan APBN:
Peningkatan Sistem Drainase: Pembangunan jaringan saluran air yang memadai harus digesa untuk mengantisipasi banjir akibat tingginya curah hujan.
Manajemen Pengelolaan Sampah: Tata kelola sampah harus diselesaikan secara tuntas agar tidak merusak citra Batam sebagai destinasi wisata dan investasi unggulan nasional.
Optimalisasi Lahan Tidur: BP Batam diminta lebih agresif memberdayakan potensi lahan dan wilayah yang belum tergarap maksimal guna mendongkrak surplus pendapatan kawasan.
Selain mengkritik masalah banjir dan sampah, Sturman juga melemparkan ide segar berupa penguatan konektivitas antarwilayah. Mengingat posisi Batam yang sangat strategis secara geopolitik dan ekonomi, ia mengusulkan perencanaan pembangunan jalan lingkar (ring road).
