Dekan Fakultas Hukum UNRIKA, Dr. Dwi Afni Maileni, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan nasional otomatis memberi dampak ke daerah.
Sementara itu, Rektor UNRIKA, Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, mengapresiasi inisiatif mahasiswa.
“Mahasiswa adalah barisan terdepan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Kegiatan seperti ini harus mendapat dukungan penuh kampus,” tegasnya.
Ketua Panitia, Fahrul Anwar, menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
“Kita harus terus bergerak demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Kesbangpol, Riama Manurung, turut menyampaikan apresiasi atas diskusi yang dianggap sangat relevan.
“Mahasiswa bukan hanya penerus, tetapi pelurus dalam dinamika pembangunan,” pesannya mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Forum berlangsung interaktif dengan banyaknya tanggapan kritis dari peserta. Isu-isu seperti dualisme kebijakan, peran BP Batam, hingga ancaman resentralisasi menjadi perhatian utama generasi muda.
Antusiasme mahasiswa menunjukkan bahwa isu kebijakan nasional bukan sekadar topik formal, tetapi benar-benar dipahami sebagai faktor penentu masa depan pembangunan Batam.
