“Usai turun ke beberapa titik ada fakta bahwa memang armada kita harus diganti. Dari 140 armada hanya 20 unit yang layak. Karena kalau mau diperbaiki, ongkosnya saja lebih besar dari pada beli armada baru. Untuk armada hanya 20 persen yang baik dan layak, sedangkan sisanya sudah parah kondisinya,” ujarnya.
Andi menerangkan dari informasi yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, dalam satu tahun retribusi sampah mencapai Rp 38 miliar.
“Menurut saya dengan anggaran segitu, saya rasa jika dikembalikan ke mereka persoalan sampah akan bisa teratasi. Petugas juga merasa nyaman ketika melaksanakan tugas pengangkutan, karena armadanya memadai,” terangnya.
Ia juga menyoroti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang kurang memadai. Andi menyebut TPS harusnya dibuat di tempat yang mudah dijangkau hingga pengangkutan ke TPA yang tepat waktu.
“Masyarakat ini kan maunya sampah diangkut tepat waktu. Nah, persoalannya kalau telat nanti keluhan ada. Kadang ini juga yang jadi faktor mereka buang sendiri sampahnya, namun sayangnya tidak di tempatnya. Makanya perlu sekali pendataan TPS yang gampang dijangkau masyarakat,” ujarnya.
