NatunaZona Headline

Alasan DPRD Natuna Dukung Pembentukan Provinsi Khusus

105
×

Alasan DPRD Natuna Dukung Pembentukan Provinsi Khusus

Share this article
Rekomendasi DPRD Natuna dukung Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas usai rapat paripurna, Rabu (2/8/2023). (Foto: Aulia Rahman)
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Natuna – Dukungan DPRD Natuna terhadap pembentukan Provinsi khusus Natuna-Anambas resmi disampaikan dalam rekomendasi yang disahkan lewat sidang paripura belum lama ini.

Dalam pandangan akhir fraksi di DPRD Natuna, disampaikan terjadinya kesenjangan sosial di Kabupaten Natuna di perbatasan Laut Cina Selatan.

Advertisement
Example floating
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Anggota DPRD Natuna, Eri Marka mengatakan, pembentukan provinsi khusus adalah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan kondisi geopolitik yang dapat mengancam dari luar.

Baca Juga:  Nelayan Hilang di Laut Natuna Ditemukan Selamat Setelah Terombang-ambing Semalaman

“Meningkatnya APBD dan PAD yang signifikan akan berdampak pada tingginya perputaran ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

DPRD Natuna sepenuhnya mendukung terlaksananya pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas.

Keputusan tersebut berdasarkan Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Rabu (2/8/2023).

Dalam rapat paripurna tersebut hadir sejumlah tokoh masyarakat dan Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas (BP3K2NA).

Baca Juga:  Bom Waktu Konflik Agraria di Natuna: Warga Transmigrasi Batubi Menuntut Kepastian

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar mengatakan, digelarnya paripurna pandangan akhir fraksi DPRD adalah bentuk dukungan legislatif terjadinya perubahan dan kemajuan Natuna dan Anambas sebagai wilayah perbatasan utara negara dan kedaulatan NKRI.

β€œLima fraksi sudah menyampaikan pandangan akhir. Seluruhnya menyatakan mendukung dibentuknya daerah otonomi baru Provinsi Khusus Kepulauan Natuna dan Anambas. DPRD Natuna merekomendasikan pemekaran,” kata Amhar menutup sidang paripurna.

Baca Juga:  Gaspol di Kursi Plh. Wali Kota Batam, Li Claudia Soroti Masalah Sampah di Hari Pertamanya