BatamDPRD BatamZona Headline

DPRD Batam Matangkan Ranperda PSU Perumahan, Pansus Gelar Rapat Lintas OPD untuk Sinkronisasi Regulasi dan Anggaran

46
×

DPRD Batam Matangkan Ranperda PSU Perumahan, Pansus Gelar Rapat Lintas OPD untuk Sinkronisasi Regulasi dan Anggaran

Share this article
Ketua dan anggota Pansus DPRD Kota Batam saat menggelar rapat koordinasi lintas OPD membahas Ranperda Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, Kamis (13/11/2025) siang.
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kembali menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (13/11/2025) siang.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Batam itu dipimpin oleh Ketua Pansus H. Djoko Mulyono, SH, MH, didampingi Wakil Ketua Ir. Suryanto, serta dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus.

BACA JUGA:  Ledakan Penduduk Batam 3,2 Persen per Tahun, Pemko Resmikan Aturan Baru Pelayanan Kependudukan

Sejumlah OPD yang ikut memberikan masukan dalam pembahasan kali ini antara lain Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Inspektorat, BPKAD, Bappeda, Bapenda, Satpol PP, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Pansus DPRD Batam, H. Djoko Mulyono, menjelaskan bahwa rapat kali ini difokuskan pada penelaahan substansi materi draf Ranperda serta sinkronisasi anggaran dan kewenangan antarinstansi teknis.

BACA JUGA:  Pantau Arus Balik di Pelabuhan Penagi, Kapolres Natuna Pastikan Kenyamanan Penumpang KMP Bahtera Nusantara 01

“Ranperda PSU ini kan inisiatif kita di DPRD. Pertemuan ini dalam rangka koordinasi dan menghimpun masukan dari OPD teknis terkait agar aturan yang disusun nanti benar-benar aplikatif dan berpihak pada masyarakat,” ujar Djoko.

Ia menambahkan, Pansus ingin memastikan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan PSU tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga implementatif dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.